Samuel Ransmor

Berusaha Menghapus Bom Ikan di Biak

Samuel Ransmor tidak pernah pensiun sebagai "polisi". Sejak bergabung dalam kepolisian pada tahun 1960, ketika Papua masih di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda, kemudian tahun 1990 pensiun dengan pangkat terakhir Sersan Mayor, dan hingga sekarang sebagai kepala desa, dia tetap serius untuk menegakkan hukum dan mengurangi kejahatan.

Sebagai orang Papua dari Desa Saba Warwe, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Samuel (62 tahun) tak pernah berhenti berusaha untuk mengajak warga setempat meninggalkan bahan peledak untuk menangkap ikan di perairan Biak, dan pulau-pulau di Padaido.

Ketika masih berseragam polisi, puluhan orang yang dia tangkap karena menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Mereka yang tertangkap diproses secara hukum, atau dibina untuk meninggalkan kebiasaan destructive fishing yang menghancurkan potensi alam setempat.

Masalahnya, kata dia, dalam satu percakapan di kantor Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHSATI), di Jakarta, Senin (7/6) lalu, di Biak terdapat begitu banyak bahan peledak peninggalan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Ranjau-ranjau bertebaran di dasar laut, dan digunakan para nelayan untuk membuat bom ikan.

"Padahal satu bom akan merusak sekitar 30 meter persegi terumbu karang. Akibatnya, terumbu karang di sana rusak parah," kata dia didampingi istrinya, Esterlina Iroria. Samuel menceritakan bahwa perairan Biak dan Padaido merupakan tempat pemijahan ikan. Penggunaan bom dan juga potasium telah membuat rusak alam di sana.

Itu sebabnya, setelah pensiun dari polisi dengan jabatan terakhir Kapolsek Biak Timur, Samuel tak undur untuk menghapus bom dalam kegiatan menangkap ikan. Sebagai kepala desa, dia merintis upaya pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan di perairan itu. Dan dia mendapat bantuan dari berbagai lembaga termasuk KEHATI.

Yang dia lakukan pertama adalah pemetaan wilayah dan potensinya. Dia sempat belajar membuat peta di Nusa Laut, Saparua, Maluku Tengah. Untuk wilayah seluas 532 hektare di Desa Saba Warwe, sekarang dihasilkan delapan peta, antara lain peta permukiman, peta jenis tanah, peta marga, peta laut, peta pemanfaatan, dan peta batas luar, dan peta kekayaan hayati.

Peta itu menjadi informasi dasar untuk pengelolaan kekayaan alam yang berbasis komunitas setempat. Dari peta itu, Samuel bersama tokoh masyarakat dari adat dan agama (gereja) membuat peraturan untuk pelestarian dan pemanfaatan yang ramah lingkungan. Salah satu hasilnya adalah ditetapkannya peraturan desa dan aturan sasisen, lengkap dengan sanksi atas pelanggaran. Perangkat lembaga adat bertindak menjadi polisi yang menjaga ditaatinya aturan tersebut.

Dalam aturan itu, kata Samuel, antara lain ditetapkan sonasi atau wilayah konservasi, wilayah tangkap bersama, dan wilayah pemanfaatan terbatas. Alat-alat tangkap yang merusak dilarang, misalnya jaring mata satu (terlalu kecil), potasium, dan bahan peledak. Pelanggar akan dikenai denda berupa uang sampai Rp 10.juta dan piring antik. Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan sasisen, tidak boleh dimasuki selama satu tahun. Siapapun yang masuk akan kena denda Rp 2.500. Jika di kawasan itu, melakukan pelanggaran lain, maka denda akan ditambah sesuai aturan sanksi.

Sekarang ini di Desa Saba Warwe juga ada sekitar 20 pemuda yang telah memiliki keterampilan melakukan pemetaan. Dan mereka sedang membantu usaha serupa di desa lain. Samuel sendiri telah dipercaya untuk menjadi fasilitator untuk berbagai daerah.

Kalpataru
Dari usaha keras ini, Samuel bisa berlega hati, di perairan Saba Warwe dan Padaido, populasi ikan meningkat, bahkan jenis ikan yang sebelumnya nyaris punah mulai terlihat dan semakin banyak. Dengan begitu, dia berharap penduduk Desa Saba Warwe yang berjumlah sekitar 600 jiwa, bisa mendapat tangkapan ikan yang cukup untuk menghidupi mereka dan generasi berikutnya.

Pekerjaan Samuel pun memperoleh apresiasi dari banyak pihak. Hari Senin (7/6) lalu, dia dinyatakan sebagai penerima penghargaan Kalpataru untuk kategori Perintis Lingkungan. Penghargaan itu dia terima dari Presiden di Istana Negara. Dia mengungkapkan bahwa penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong untuk mengembangkan pengelolaan alam yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Apresiasi ini juga datang dari tingkat internasional, pertengahan Juni ini, Desa Saba Warwe akan menjadi tuan rumah lokakarya konservasi laut yang dihadiri wakil dari Asia Pasifik, seperti Guam, Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Filipina, dan Amerika Serikat.

Yang dia harapkan sekarang adalah bahwa peraturan pengelolaan sumber daya alam yang telah dibuat masyarakat bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). "Dan datangkanlah para ahli ke Biak, biar kami belajar untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik," kata dia berharap.

Pembaruan/Sabar Subekti
--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 9/6/04

Diambil dari : http://www.suarapembaruan.com/News/2004/06/09/Lingkung/ling01.htm

Selengkapnya.....

Rahmat Witoelar

Menteri Lingkungan Hidup ke-7 yang memulai masa pengabdiannya tahun 2004 ini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Juni 1941. Pendidikan terakhir beliau adalah lulus strata-1 tahun 1979 dari jurusan Arsitekur Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya, jenjang pendidikan yang dilaluinya adalah lulus sekolah menengah dari SMA Kanisius Jakarta tahun 1961, SMP Van Lith, Jakarta tahun 1958, dan SD Lagere School, Voorburg, Netherland tahun 1955.

Sebelum menduduki posisi sebagai menteri, beliau adalah Duta Besar Luarbiasa dan Berkuasa Penuh untuk Rusia, Kazastan, Turkmenistan dan Mongolia di tahun 1993-1997. Selain itu, juga berperan sebagai Direktur Perencanaan Arsitek, Intermatrix tahun 1997-1999, dan Direktur, Biro Arsitek dan Perencanaan ATTRIA tahun 1970-1980.

Di bidang politik, menjadi Anggota DPR-RI pada periode: 1971-1977, 1977-1983, 1983-1988, 1988-1993. Tahun 1976-1977 menjadi Ketua Komisi V DPR-RI yang Membidangi pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata, dan pada periode 1977-1978 menjadi Ketua Komisi VI yang membidangi industri, pertambangan dan penanaman modal.

Pada tahun 1978-1983, beliau adalah Sekretaris Fraksi Golkar. Memimpin delegasi DPR-RI ke sidang-sidang internasional IPU (International Parliament Union) sepanjang 1977-1990, dan AIPO (Asian Inter Parliamentary Organization) sepanjang 1983-1991.

Pengalaman berorganisasi di luar birokrasi yang dijalani adalah sebagai: Ketua Himpunan Arsitektur, ITB tahun 1963-1964, Ketua Dewan Mahasiswa, ITB Th 1965-1966, Ketua Presidium Kesamaan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Bandung Th 1970, Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (Golkar), Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) tahun 1983-1988, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golkar tahun 1988-1993, Anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), sejak tahun 1970.

Pada tahun 1985, beliau mendirikan Persatuan Sarjana Arsitek Indonesia (PSAI), sebagai Ketua Persatuan Olahraga Selancar Indonesia (Porelasi) dijalani sejak tahun 1976, Sekertaris Jenderal Persatuan Olahraga Tenis Lapangan (PELTI) tahun 1983-1988, Ketua Bidang Pembinaan, PELTI tahun 1988-1993, Mendirikan Indonesia Council of World Affairs (ICWA), 1998-sekarang, Sekretaris Jenderal, Barisan Nasional (Barnas) tahun 1998, dan sebagai President Twenty-third session of the UNEP Governing Council, serta sebagai ketua delegasi Indonesia pada Ministerial Environment Forum tahun 2005-2007.

Diambil dari : http://www.menlh.go.id/archive.php?action=info&id=1

Selengkapnya.....

Nabiel Makarim

Nabiel Makarim yang lahir di Solo pada tanggal 9 Nopember 1945 adalah Menteri Lingkungan Hidup ke-6 pada periode 2001-2004 yang merintis kariernya secara internal mulai dari Asisten Menteri Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1989-1992; dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), 1992-1999.

Selain itu, beliau adalah Anggota Pengurus Harian, Yayasan Lembaga Konsumen, 1979-1982, Pembina ADIYASA, perguruan tinggi dalam bidang teknis mesin dan teknik lingkungan hidup di Solo, Jawa Tengah, Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Direktur Eksekutif, Nusantara Lestari, Jakarta, Mengajar pada Program S2 di Universitas Indonesia untuk mata pelajaran Ekonomi Lingkungan (1986-1989), Analis Kebijaksanaan Pemerintah, Harvard International Institute for Development, 1987-1989, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Riset, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, 1976-1983, Staf Quality Control, PT Danapaint, Jakarta, Pollution Control Officer, Broadmeadows Health Department, Victoria, Australia, 1973-1974, Pemegang Saham dan Design Engineer untuk perusahaan design peralatan pengendalian pencemaran air di Victoria, Australia, 1972-1974, dan Assistant Plant Engineer, Mount Isa Mines, Queensland, Australia, 1972.

Gelar Master of Science in Management (MSM), Massachusetts Institute of Technologi (MIT), Massachusetts, Amerika Serikat, dengan konsentrasi bidang studi International Business, 1985, Master in Public Administration (MPA), Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat, dengan konsentrasi bidang studi International Trade, 1984, Pendidikan non-degree di Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat, dalam bidang ekonomi dan politik, 1986, Diploma Engineering Chemical (Dipl. Eng. Chem.), Swinburne College of Technology, Victoria, Australia, 1974, Institut Teknologi Bandung (ITB), menyelesaikan materi pelajaran semester satu dan dua di Bagian Tambang, sebelum menerima beasiswa untuk belajar di Australia;

Pendidikan informal yang pernah dijalani beliau adalah: Salmonella Detection in Food, training di Hawkesbury Agricultural College, New South Wales, 1973, MINAUT: Training di bidang pengambilan keputusan di LPPM, Jakarta, 1977, Manajemen Keuangan Untuk Manajer Bukan Keuangan, training di LPPM, Jakarta, 1981, berbagai training dalam bidang pelestarian lingkungan hidup di Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Australia, 1979-1988, dan LEMHANNAS, Kursus Singkat Angkatan VI, 1996.

Diambil dari : http://www.menlh.go.id/archive.php?action=info&id=1

Selengkapnya.....